Los Angeles(MedanPunya) Majalah porno Amerika Serikat, Hustler, merilis edisi ulang tahun ke-43 yang kontroversial. Pada sampulnya, majalah tersebut menampilkan wanita memakai bendera Amerika sebagai hijab.Yang lebih kontroversial, Hustler menampilkan wanita berhijab itu dengan seksi. Si wanita tampak berpose dengan kondisi payudara yang mengintip, padahal rambut hingga wajahnya tertutup."Freedom First," demikian yang tertulis di sampul bergambar wanita yang hanya matanya saja terlihat, sementara rambut dan sebagian wajahnya tertutup bendera Amerika yang dipakai sebagai hijab.Netizen, terutama pengguna Twitter, langsung bereaksi saat melihat foto sampul majalah Hustler itu. Sebagian dari mereka marah pada majalah yang dipublikasikan sejak 1974 itu karena seolah melakukan penghinaan terhadap Islam. Ada juga yang menganggap penggunaan bendera Amerika sebagai hijab sebuah penghinaan terhadap lambang negara Paman Sam itu. Sementara sebagian lagi menganggap, apa yang ditampilkan Hustler...

Jakarta(MedanPunya) Mahkamah Agung (MA) menyunat hukuman Wali Kota Medan 2010-2015 Rahudman Harahap, dari 5 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara di kasus korupsi APBD Tapanuli Selatan. Tapi, hukuman Harudman ditambah 10 tahun penjara di kasus alih fungsi lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI).Sebagaimana data yang dirangkum dari website Mahkamah Agung (MA), sebelum menjadi Wali Kota Medan, Rahudman menjadi Sekda Tapanuli Selatan sejak 2001. Pada 2004, ia mengajukan pencairan dana tunjangan aparat desa ke kas Pemda.Ternyata pencairan itu tidak semuanya sampai ke yang berhak, Rp 1,5 miliar di antaranya lari entah ke mana.Atas hal itu, jaksa lalu menyelidikinya dan mendudukkan Rahudman di kursi pesakitan. Pada 15 Agustus 2013, Pengadilan Tipikor Medan membebaskan Rahudman. Jaksa lalu mengajukan kasasi dan dikabulkan.Majelis yang diketuai Artidjo Alkostar menghukum Rahudman selama 5 tahun penjara. Selain itu, Rahudman juga dihukum membayar kerugian negara Rp 480 juta. Vonis itu juga diketok...

Jakarta(MedanPunya) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menginisiasi usulan adanya fraksi khusus MUI di DPR RI. Sebab MUI menilai selama ini anggota DPR belum membuat produk undang-undang yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945."DPR kan tugas membuat UU kan ya, nah kenyataannya hari ini banyak UU yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga masyarakat resah," ungkap Sekjen MUI Anwar Abbas, Kamis (27/4).MUI menilai seperti itu karena melihat ada banyak UU yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi dan kalah. Seperti UU Migas yang akhirnya dimenangkan oleh Muhammadiyah. Anwar menyebut hal itu yang membuat MUI menilai wakil rakyat belum bisa membuat UU sesuai dengan semangat konsitusi negara."Ini pertanda bahwa anggota DPR tidak cermat dalam membuat UU, buktinya dibatalkan oleh MK karena tidak sesuai Pancasila dan UUD 1945. MUI melihat bahwa Pancasila dan UUD 45 sudah sesuai dengan ajaran Islam, pertanyaannya apa tugas MUI? Memperjuangkan itu supaya tegak dan dilaksanakan dengan...