Abu bakar mengatakan, seluruh kebijakan pemerintah bersifat subsidi rentan korupsi, termasuk subsidi migor yang disalurkan di Sumut.
“Agar masalah itu dugaan penyelengan minyak goreng bersubsidi tidak berlarut-larut, aparat hukum harus bertindak cepat guna mengungkap kebenaran. Kalau ada penyimpangan harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” katanya kepada MedanPunya.Com, Rabu (31/3).
Dia menambahkan yang paling bertanggungjawab dalam masalah itu adalah pelaksana teknis di kabupaten/ kota.***Rep2
| Berikan Komentar |
|
PERHATIAN: Komentar tidak boleh berisi makian, sara, dan kata-kata vulgar! Terimakasih
!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."
| < Sebelumnya | Selanjutnya > |
|---|

