Medan(MedanPunya.Com) Pemerintah diminta mengevaluasi rencana pemberlakuan bea keluar (BK) terhadap karet pada tahun ini karena kebijakan itu bukan saja membebani petani tetapi bisa menurunkan devisa di tengah krisis yang masih berlangsung.

"Krisis ekonomi yang masih berlangsung sudah terbukti membuat harga ekspor komoditas berfluktuasi dengan tren menurun. Harusnya pemerintah tidak memberlakukan kebijakan yang bisa semakin merugikan petani dan pengusaha yang akhirnya juga berdampak pada pemerintah," kata pengamat ekonomi Sumut, Jhon Tafbu Ritonga, di Medan, Jumat (20/1).

Menurut dia, pembebanan retribusi apa pun kepada pengusaha akhirnya akan menjadi beban petani melalui pemotongan harga beli dari pengsuaha pabrikan atau eksportir.

"Itu yang harusnya diketahui pemerintah, apalagi dewasa ini tanaman karet sebagian besar merupakan tanaman rakyat karena perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara sudah mengkonversikan lahan karetnya ke kelapa sawit." Petani karet sendiri sejak dulu hampir tidak pernah tersentuh pemerintah yang ditandai dengan sebagian besar tanaman berusia tua dengan asal bibit yang tidak unggul, infrastruktur dari dan ke kawasan kebun petani yang terus rusak parah, status lahan yang tidak jelas hingga minimnya bantuan pupuk atau kredit.

"Sementara ketika melihat tren mahalnya harga karet akibat produksi dan permintaan yang tidak seimbang, pemerintah langsung melihat peluang uang masuk itu melalui BK seperti halnya yang sudah dinikmati dari petani/pengusaha sawit," katanya.

Menurut dia, BK karet dikhawatirkan semakin merendahkan minat petani karet mengembangkan tanaman tersebut termasuk menghambat industri hilir yang keduanya itu juga akhirnya berdampak pada kerugian bagi pemerintah.

Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut, Edy Irwansyah menyebutkan, wacana BK karet itu memang sudah ada di mana Kementerian Perindustrian merencanakaan memberlakukan mulai tahun ini.

Gapkindo sendiri menolak rencana itu dan sudah menyampaikan penolakan itu ke pemerintah. Selain merugikan petani dan pengusaha, BK dikhawatirkan semakin melemahkan daya saing karet nasional di pasar ekspor mengingat Thailand dan Malaysia juga merupakan negara produsen utama seperti Indonesia, namun tidak memberlakukan kebijakan serupa.

"Gapkindo belum tahu apakah jadi atau tidak BK karet itu ditetapkan," katanya.

Sebelumnya Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta, menyebutkan, penerapan BK sebagai bagian upaya pemerintah untuk mengamankan pasokan bahan baku di dalam negeri.***mpc/ann/bs