Pakpak Bharat(MedanPunya.Com) Sedikitnya 500 kepala keluarga korban gempa di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, menerima bantuan uang dan bahan kebutuhan pokok yang disalurkan pemerintah daerah setempat.
Pendistribusian bantuan untuk para kepala keluarga korban gempa yang tersebar di enam kecamatan tersebut dikoordinir langsung oleh Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu.
"Bantuan disalurkan kepada warga korban gempa yang tersebar di Kecamatan Salak, Pergetteng-getteng Sengkut, Siempat Rube dan Tinada," kata Kepala Bagian Humas Pemkab Pakpak Bharat Kastro Manik.
Keesokan harinya akan dilanjutkan pemberian bantuan kepada korban gempa di Kecamatan Kerajaan, Pagindar dan Sitellu Tali Urang Julu.
Dana bantuan untuk para korban itu bersumber dari Pemkab Pakpak Bharat, bantuan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan sejumlah donatur dari kalangan dunia usaha dan perorangan.
Kepada sejumlah kepala keluarga korban gempa, kata dia, Bupati Pakpak Bharat mengingatkan agar mereka senantiasa bersabar dan tabah menghadapi musibah yang disebabkan oleh fenomena alam itu.
Gempa yang mengguncang sebagian besar wilayah Pakpak Bharat pada 6 September 2011 telah mengakibatkan lebih dari 500 unit rumah warga di daerah itu rusak parah, rusak sedang dan rusak ringan.
Guncangan gempa berkekuatan 6,7 pada skala Richter yang berpusat di Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh tersebut turut merusak puluhan unit gedung kantor pemerintah dan puluhan fasilitas umum di Pakpak Bharat.
"Untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi akibat gempa, Pemkab Bharat mengharapkan sebagian besar dukungan dana dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.
Terkait dengan harapan tersebut, pihak Pemkab Pakpak Bharat telah mengajukan kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara data riil tentang kerusakan akibat gempa dan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Khusus untuk pemerintah pusat, bantuan dana diharapkan dapat dialokasikan oleh empat kementerian, masing Pekerjaan Umum, Pendidikan, Kesehatan dan Kementerian Sosial.
Untuk merealisasikan program rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah rumah dan sarana perkantoran milik pemerintah maupun fasilitas umum di daerah itu dibutuhkan dana sedikitnya Rp60 miliar.
Setelah berakhirnya masa tanggap darurat tanggal 13 September, kata Kastro, aktivitas warga masyarakat di kabupaten yang mekar tahun 2003 dari Kabupaten Dairi itu kembali berangsur normal.
Kendati demikian masih banyak kepala keluarga korban gempa yang rumahnya rusak dan belum layak huni, terpaksa untuk sementara menumpang di rumah keluarga atau tetangga mereka.***mpc/ann/bs
