Rangoon(MedanPunya.Com) Pemimpin pro demokrasi Aung San Suu Kyi mendaftar untuk ikut pemilu parlemen sela mengisi posisi kosong anggota legislatif pada April tahun ini, di tengah proses reformasi yang sedang berlangsung di Burma.
Pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) itu akan memperebutkan satu kursi untuk mewakili daerah Kawhmu, di barat daya Rangoon, dalam hari pencoblosan 1 April mendatang.
Suu Kyi dilepas dari status tahanan rumah November dua tahun lalu, selang beberapa hari setelah digelarnya pemilu pertama di Burma dalam 20 tahun.
Pemilu sela ini akan mengisi kekosongan 48 kursi anggota parlemen sebelumnya. Para anggota ini terpilih menjadi menteri sehingga meninggalkan kursi mereka di parlemen.
Kubu NLD berniat ikut memperebutkan lebih dari 40 kursi dari seluruh jumlah yang ada pada pemilu ini, yang dipandang sebagai ajang uji coba salah satu agenda terpenting reformasi dengan dukungan militer, kata wartawan BBC untuk kawasan Asia Tenggara, Rachel Harvey.
Daerah yang akan diperebutkan perwakilannya oleh Suu Kyi, Kawhmu, dikenal sebagai wilayah yang sunyi di pedesaan. Wilayah ini merupakan salah satu titik terparah korban topan Nargis, yang menyebabkan sedikitnya 138.000 orang tewas di wilayah sekitar Rangoon dan Delta Sungai Irrawaddy tahun 2008.
Perempuan kelahiran tahun 1945 ini tidak mengumumkan pendaftarannya untuk ikut pemilu kepada media, namun beberapa saat setelah mengisi formulir dan menyerahkan syarat pencalonan ratusan pendukung menyerbunya saat Suu Kyi hendak keluar gedung.
Ini akan menjadi kali pertama Suu Kyi ikut pemilu. Partai NLD memenangkan pemilu dengan suara mutlak tahun 1990 namun setelah itu junta militer yang berkuasa memberikan status tahanan rumah sehingga Suu Kyi tak pernah merasakan kursi penguasa.
NLD kemudian memboikot pemilu 2010 yang akhirnya meloloskan calon sipil, Thein Sein, sebagai kepala pemerintahan yang didukung oleh militer Burma.
Sejak itu pemerintah menunjukkan tanda ingin menjalin dialog dengan Suu Kyi serta mengubah UU pemilu yang menyebabkan NLD memboikot pemilu tahun 2010.
Pekan lalu pemerintah setempat juga meneken kesepakatan gencatan senjata dengan para pejuang suku Karen, yang telah bertempur demi mendapat hak otonomi luas lebih dari 60 tahun lalu.
Otoritas Burma juga melepas serombongan tahanan politik pada 13 Januari, termaduk diantaranya seorang penentang pemerintah paling vokal, Min Ko Naing dan Ko Jimmy, keduanya pegiat mahasiswa generasi 88, serta rahib Buddha Shin Gambira.
Menurut pemerintah AS pembebasan tahanan politik ini merupakan langkah penting menuju reformasi demokrasi dan sebagai imbalannya akan segera memproses upaya pertukaran duta besar dengan negeri itu.
Hingga kini sanksi ekonomi masih diberlakukan terhadap Burma antara lain dari Uni Eropa, AS dan Kanada. Sementara negeri-negeri kawasan Asia seperti Cina, India dan Korea Selatan sudah lama mulai berinvestasi di negeri itu.***dtc/mpc/bs
