Kalangan dewan menegaskan agar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tak memperpanjang daftar jumlah berbohongnya pada pelanggan (warga-red) terkait dengan upaya mengakhiri pemadaman pada bulan April akan datang.

Saat Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin dan kemudian disusul anggota DPRD Sumatera Utara melakukan kunjungan ke PT PLN, perusahaan ini tegas menjanjikan akan mengakhiri persoalan pemadaman bergilir, paling lambat bulan April mendatang.

Namun sejalan dengan pergantian pimpinan diinternal perusahaan itu, GM yang baru kembali berjanji akan menyelesaikan persoalan pemadaman listrik, bulan Juni. Dan itupun belum ada jaminan, kalau persoalan ini, benar-benar terealisasi.

Jangan sampai sikap plin-plan yang dipertontonkan PLN pada masyarakat pelanggannya mengakibatkan memuncaknya kemarahan. Dan itu bisa membahayakan dan untuk menyelesaikan masalah ini, berbagai pihak mendesak Dirut PLN, untuk mengambil langkah tepat guna mengatasi persoalan ini.

Kalau memang harus, Dirut PLN, Dahlan Iskan turun langsung ke Provinsi Sumatera Utara, untuk menyaksikan kondisi riil pengerjaan program pembangunan penambahan daya pasokan listrik yang ada di beberapa titik. Agar bisa menyaksikan secara langsung, aktifitas bawahannya didaerah.

Mungkin, upaya yang bisa dilakukan PLN, salah satunya dengan membeli peralatan baru. Kalau memang terlalu mahal dan dana untuk itu tak ada, PLN bisa membeli pasokan listrik dari perusahaan swasta yang memiliki stok energi listrik berlebih.

Atau bisa juga menyerahkan pengelolaan PLN ini pada pihak ke III. Sebagaimana yang sudah dilakukan pada jasa penerbangan dan telekomunikasi. Karena hakekatnya, dengan diserahkannya pada pihak swasta, dana yang dikeluarkan masyarakat untuk bisa menikmati fasilitas ini, relatif lebih rendah, jika dibandingkan saat hal ini masih dikelola pemerintah.

Jangan lagi persoalan pemadaman listrik mengganggu aktifitas warga Medan, perkembangan perekonomian dan meningkatnya cost dana warga karena kerusakan alat elektronik sebagai akibat dari pemadaman listrik yang tak sesuai jadwal.

Bukan hanya itu, bagaimana mungkin bisa mendatangkan investor untuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan ekonomi warga, kalau infrastruktur pendukung, yakni pasokan energi tak memadai. Ini bagai mimpi disiang bolong.

Jangan tambah jumlah kebohonganmu PLN...! ***Rep1/Rep4