Sabtu, 18 November 2017

Soal SPDP Pimpinan KPK, Wakapolri: Jangan Adu Domba KPK-Polri

Senin, 13 November 2017 12:46
Beri Rating Berita Ini
(0 votes)

Jakarta(MedanPunya) Wakapolri Komjen Syafruddin meminta semua pihak tidak berpolemik terkait penerbitan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Syafruddin berharap tidak ada pihak-pihak yang mengadu domba KPK-Polri terkait SPDP tersebut.

"Jangan ada pihak-pihak yang mau mengadu domba KPK-Polri, karena saat ini KPK dan Polri solid dalam menegakan hukum khususnya dalam memberantas korupsi," tegas Syafruddin, Senin (13/11).

Dalam proses penegakan hukum, lanjut Syafruddin, baik KPK maupun Polri harus berlandaskan aspek de jure (hukum) dan juga de facto (fakta).

"Ada hukum dan ada faktanya, itu yang harus dilakukan oleh baik KPK maupun Polri (dalam penegakan hukum)," imbuhnya.

Syafruddin juga meminta agar proses ini tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu iklim politik hingga perekonomian. Polri dan KPK, lanjutnya, menegakkan hukum secara profesional.

"Jangan karena penegakan hukum, masalah ekonomi terganggu, masalah politik terganggu. Oleh karena itu tindakan profesional aparat KPK dan polri harus melakukan dengan cara-cara yang elegan berdasarkan hukum dan fakta," sambungnya.

Dia menegaskan, Polri bukan tempat perlindungan, akan tetapi tempat utuk menegakkan hukum. Hubungan KPK dan Polri dipastikan Syafruddin tetap terjaga dan solid dalam penegakan hukum.

"Saya tegaskan lagi KPK dan Polri solid. Pimpinan KPK sudah secara langsung bertemu dan koordinasi dengan Kapolri dalam langkah-langkah penegakan hukum," katanya.

Syafruddin menambahkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah menegur Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak terkait SPDP itu.

"Ke depan Bareskrim Polri akan mengambil langkah-langkah yang komprehensif dan kondusif untuk menjaga stabilitas negara, kondusivitas hukum sehingga tidak terjadi kegaduhan yang bisa mengganggu semua aspek, kegaduhan hukum, kegaduhan politik yang bisa mengganggu semua aspek, terutama aspek ekonomi yang dibangun pemerintah untuk memajukan kesejahteraan rakyat," sambungnya.***dtc/mpc/bs

Dibaca 31 Kali