MedanPunya

Medan(MedanPunya.Com) Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan yang mencoret pecalonan Rudolf M Pardede sebagai calon walikota Medan dari jalur independen, terkait keabsahan ijazah SMA-nya, tidak bisa dijadikan dasar hukum atau bukti awal untuk menggugat keabsahan posisinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari S ... Selengkapnya...

Medan(MedanPunya.Com) Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan yang mencoret pecalonan Rudolf M Pardede sebagai calon walikota Medan dari jalur independen, terkait keabsahan ijazah SMA-nya, tidak bisa dijadikan dasar hukum atau bukti awal untuk menggugat keabsahan posisinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari S ... Selengkapnya...

Polemik keberadaan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan masih memanas. Pasalnya pada pilkada yang akan berlangsung 12 Mei mendatang ada dualisme panwas yakni pertama versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta versi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menyikapi hal tersebut elemen legislatif mengatakan kalau se ... Selengkapnya...

Demi menjaga netralitas pelaksanaan Pilkada dikota Medan, dua anggota KPU Medan, sudah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebelumnya. Sayangnya, langkah ini tak diikuti ketua KPU Medan,
Evi Novida Ginting.

Siapapun mengetahui kalau Ketua KPU Medan, Evida Ginting memiliki hubungan darah dengan Nurlisa Ginting yang menjadi b ... Selengkapnya...

Medan(MedanPunya.Com) Pengangkatan Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin oleh Menteri dalam negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi sebagai Pj Walikota Medan menggantikan Rahudman Harahap yang mengundurkan diri karena mengikuti Pilkada Medan, bentuk "pengangkangan" terhadap prodak hukum.

Dasar Mendagri mengangkat Syamsul Arif ... Selengkapnya...

Dipastikan sudah tidak netral dan ketiadaan independensi, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwas Pilkada) Kota Medan merekomendasikan ke KPU Pusat dan Bawaslu Pusat untuk menonaktifkan sementara 3 anggota KPUD kota Medan, terkait hubungan "famili 100" dengan kandidat Walikota dan Wakil Walikota Medan yang "berlaga" pada Pilkada 12 Mei men ... Selengkapnya...

Kalangan dewan menegaskan agar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tak memperpanjang daftar jumlah berbohongnya pada pelanggan (warga-red) terkait dengan upaya mengakhiri pemadaman pada bulan April akan datang.

Saat Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin dan kemudian disusul anggota DPRD Sumatera Utara melakukan kunjungan ke PT PLN, peru ... Selengkapnya...

Perbincangan soal materi Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, khususnya mengenai nikah siri, jangan sampai mengalihkan isu skandal Bank Century.

RUU Perkawinan ini sebenarnya bisa langsung merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan terapan dari UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ... Selengkapnya...

Kalangan anggota dewan Fraksi PKS DPRD Kota Medan, dengan tegas menyatakan, kalau Gubernur Sumatera Utara tak layak menjadi Pelaksana Tugas Walikota Medan, pasca mundurnya Rahudman Harahap yang ikut meramaikan pentas Pilkada Medan. Apa bisa dibenarkan Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin untuk menjadi pelaksana. Belum lagi kemampuannya memimpin ... Selengkapnya...

Hati masih terasa galau tatkala rakyat menyaksikan para petinggi negara "menunggangi" mesin besi yang berkilau di jalan raya. Rakyat berkata, "wah itu pejabat lewat dengan mobil baru...". Terbersitkah di hati para
pejabat yang naik di mobil baru itu, saat melihat gerobak usang, Bajaj maupun becak, yang dilarang keras melintasi jalanan inti ... Selengkapnya...