cache/resized/89223fafb7193a09af541cb2610486b2.jpg
Jakarta(MedanPunya) Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 ...
cache/resized/9e51edb2fb71b473d38ba9a7a712fc12.jpg
Washington(MedanPunya) Pemerintah Amerika Serikat tengah menyelidiki intensif apakah virus Corona ...
cache/resized/9a84fa7c035130d22fadbbf8666b577e.jpg
Medan(MedanPunya) Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Martuani Sormin meminta semua pihak mematuhi ...

Medan(MedanPunya.Com) Kasus dugaan pembangunan jaringan listrik masuk desa pada unit layanan di Dinas Tarukim Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) TA 2013 yang ditaksir senilai Rp3,6 miliar dilaporkan ke Mapolda Sumut.

“Salah satu dugaan korupsi itu karena adanya mark-up (penggelembungan) harga material dan upah pekerja. Kalau pagu proyek itu sekitar Rp 6,2 miliar,” sebut pelapor, Ketua DPD Lembaga Pemantau dan Pemerhati Pembangunan Daerah (LP3D) Tapanuli sekitarnya, Rahlan Sanriko L Tobing, Selasa (9/12).

Dijelaskannya, dalam laporan itu Darlin Sagala selaku pengguna Anggaran Kadis Tarukim Tobasa sebagai terlapor. Kemudian, Sondang Barita Napitupulu selaku panitia pelaksana Dinas Tarukim Tobasa, Tagor Siburian selaku Ketua ULP Tobasa, Manganar Hutagaol selaku Ketua Pokja Tobasa, pimpinan pelaksana PT Jola selaku rekanan atau pelaksana pekerjaan.

“Selain kelima orang tersebut, kami juga melaporkan Bardi D Chaniago selaku Direktur PT Kencana Andalas Riau yang mengeluarkan SLO,” jelas Rahlan didampingi Sekum DPP LP3D Sumut, Manahara Sitompul dan Ketua AKLI Tobasa, Baringin Silaen.

Disebutkan, keenam orang terlapor tersebut diduga telah melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada proyek pembangunan jaringan listrik masuk desa pada unit layanan pengadaan Kabupaten Tobasa TA 2013,

KKN dilakukan dengan cara merekayasa perusahaan pemenang yang menurut data dan sumber PT Jola tidak layak jadi pemenang, menggelembungkan/memark-up harga material dan upah pekerja, melakukan item pekerjaan fiktif, mengurangi volume pekerjaan, sengaja melakukan kelebihan pembayaran dan menggunakan trafo distribusi bekas/asal-usulnya dipertanyakan.

Kata Rahlan, dugaan mark up itu diketahui setelah pihaknya melihat rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS) rencana jaringan listrik pada 5 desa di Tobasa ditandatangani pejabat pembuat komitmen Dinas Tarukim Tobasa TA 2013. Dibanding TA 2014, harga bahan material malah lebih murah.

“Menurut analisa kami, terjadi mark up sangat luar biasa antara 50,3 persen sampai 7,811 persen. Padahal menurut hemat kami, di TA 2014 yang mungkin terjadi kenaikan harga seiring naiknya harga BBM, justru ada penurunan harga bahan material,” sebut Rahlan.

Adapun material dan upah yang di-mark up, diantaranya, tiang SP 9m-156 dan (tiang baja) pada HPS Rp 3.160.000 dan pada harga rencana anggaran listrik Rp 2.154.167, persentase mark up 50,3 persen, Concrete Blok pada HPS Rp 76.000 dan pada rencana harga anggaran listrik Rp 22.500, persentase mark up 237 persen.

Sedangkan untuk upah pasang konstruksi X1 pada HPS Rp 29.200, pada harga rencana anggaran listrik Rp 1.655, persentase mark up 1.664 persen. Upah pengorekan lobang HPS Rp 48.100, sedangkan harga rencana anggaran listrik Rp 1.584, persentase 2.936 persen.

Menanggapi laporan tertulis dengan nomor agenda 17.676 tertanggal 8 Desember 2014 tersebut, Kabid Humas Polda Sumut AKBP Helfi Assegaf melalui Kasubbid Penmas AKBP MP Nainggolan mengatakan, laporan dugaan korupsi pembangunan jaringan listrik masuk desa itu di Toasa itu secepatnya ditindaklanjuti. “Kita akan pelajari dulu laporannya, baru kemudian memanggil para terlapor,” ujarnya.***wsp/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 1302 kali