cache/resized/e7c744cd89e31cec761eab760e829fec.jpg
Medan(MedanPunya) Gubernur Edy Rahmayadi menegaskan keharusan Apatur Sipil Negara (ASN) Sumatera ...
cache/resized/6039b8c3883e38106b1a3814f7533f80.jpg
Jakarta(MedanPunya)  KPK mengamankan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam operasi tangkap tangan ...
cache/resized/f86de64f77ac713dca1ea98db290abda.jpg
Jakarta(MedanPunya) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut buka suara terkait banyaknya ...

Binjai(MedanPunya) Sepanjang Tahun 2019, Tim Penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Binjai menangani tiga perkara korupsi di tiga instansi berbeda.

Kejari menyelidiki dugaan korupsi di BPJS Kesehatan, Bank Syariah Mandiri, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai hingga pertengahan Juli.

Kajari Binjai, Victor Antonius Saragih Sidabutar menyatakan terkait tiga perkara dugaan korupsi ini menjelang HUT ke 59-Bhakti Adhyaksa.

Ketiga perkara yakni, dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dengan jaminan fiktif oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Jalan Ahmad Yani Medan TA 2018, dugaan korupsi penyelewengan pengadaan alat peraga Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai TA 2018.

"Ada perkara dugaan korupsi penggelembungan anggaran oleh Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Binjai TA 2018. Ada tiga perkara dugaan korupsi di tahun 2019 ini," katanya.

Dari proses penanganan, dua perkara di antaranya sudah masuk tahap penyidikan khusus. Yakni, Perkara KPU dan Bank Syariah Mandiri yang sudah diksus.

"Satu perkara terakhir BPJS Kesehatan akan naik statusnya menjadi penyidikan dalam waktu dekat," katanya.

Victor menyebutkan, perkara KPU Binjai ini terindikasi fiktif dengan pagu anggaran mencapai Rp 15 miliar.

Sementara, pihak terkait bagian penganggaran di KPU Binjai tidak kooperatif.

"Kuasa pengguna anggaran (KPA) dan jajaran termasuk bendaharawan sudah kita undang tiga kali. Memang mereka hadir, tapi tidak mau terbuka, alasan mereka belum ada izin dari KPU Pusat dan lainnya," ucap Victor.

Pihak penyidik Kejari Binjai sudah memanggil 46 kepala sekolah (Kepsek) yang sekolahnya dijadikan sebagai Tempat Pemungutan Suara (TPS). Indikasi fiktif didapati pada pengadaan alat peraga, meja dan lainnya.

"Mereka gak mau bicara. Kalau memang tidak ada masalah maunya bicara saja. Nanti kita nilai, apakah sesuai dengan kegiatan atau tidak. Sampai sekarang mereka masih tutup mulut," ungkapnya.

Dari ketiga perkara, penyidik belum ada menetapkan tersangka satu orang pun. Selain perkara ini, Kejari juga belum mengentaskan terkait sembilan tersangka korupsi di Dinas Pendidikan Binjai yang melibatkan Kadis Perizinan Pemko Binjai, Ismail Ginting.

Sebelumnya, Kejari Binjai di bawah komando Victor meraih penghargaan sebagai Kejari Terbaik I dalam penanganan perkara korupsi di Sumut tahun 2018 lalu.

Kejari Binjai berhasil menangani 16 perkara korupsi dengan menyelamatkan kerugian negara senilai Rp 5 miliar.***trb/mpc/bs



  • 0 komentar
  • Baca 110 kali