cache/resized/e7c744cd89e31cec761eab760e829fec.jpg
Medan(MedanPunya) Gubernur Edy Rahmayadi menegaskan keharusan Apatur Sipil Negara (ASN) Sumatera ...
cache/resized/6039b8c3883e38106b1a3814f7533f80.jpg
Jakarta(MedanPunya)  KPK mengamankan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam operasi tangkap tangan ...
cache/resized/f86de64f77ac713dca1ea98db290abda.jpg
Jakarta(MedanPunya) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut buka suara terkait banyaknya ...

Medan(MedanPunya) JR Saragih Batalkan Pemberhentian 1.695 Guru, Ombudsman: Itu Langkah yang Tepat!.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengapresiasi langkah Bupati Simalungun JR Saragih untuk membatalkan SK pemecatan guru.

Abyadi Siregar menilai SK pemberhentian ini rawan maladadmnistrasi.

"Saya kira keputusan Bupati Simalungun membatalkan SK pemberhentian sementara guru tersebut, sudah merupakan langkah yang tepat," katanya, Senin (12/8).

"Sangat jelas disebutkan, penyelenggaraan program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan ini, dilaksanakan dengan mengutamakan tidak mengganggu tugas dan tanggungjawab sebagai guru di sekolah," katanya seraya mengatakan Ombudsman RI Perwakilan Sumut sudah meminta agar meninjau SK pemberhentian guru.

Abyadi mengatakan penyelenggaraan program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan ini memang penting.

Tapi yang lebih penting lagi para guru tidak boleh meninggalkan tugas dan tanggungjawab sebagai guru di depan kelas.

Apalagi, Abyadi mengungkpakan dengan keluarnya SK pemberhentian guru ditemukan adanya sekolah yang tidak nenjalankan aktivitas belajar karena kekurangan guru.

Selain itu, Abyadi terus mempertanyakan tentang isu seluruh guru yang melanjutkan S1 harus ke Universitas Efarina milik JR Saragih.

Menurut Abyadi, ada tiga Perguruan Tinggi (PT) yang telab ditetapkan sebagai penyelenggara program yakni Universitas Negeri Medan (Unimed), Universitas HKBP, dan Universitas Simalungun (USI) dengan.

Bupati Simalungun JR Saragih akhirnya menganulir surat keputusan pemecatan guru yang belum memiliki gelar Strata 1 (S1). Bupati Simalungun menganulir dengan mengeluarkan lagi SK pembatalan Nomor 188.45/1.33/2019.

Dalam SK itu, JR Saragih memutuskan empat poin. Pada poin pertama JR Saragih membatalkan seluruh SK yang memberhentikan para guru dari jabatan fungsional yang belum memiliki S1.

Pada poin ke dua, JR Saragih mengembalikan hak dan kewajiban seperti semula. Poin ke tiga, melakukan analisis dan evaluasi terkait kualifikasi pendidikan, dan poin ke empat keputusan berlaku sejak 8 Agustis 2019.

Pembatalan ini karena adanya tanggapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 5873/B.B1.3/GT/2019 Tentang Tanggapan Atas Kualifikasi Akademik Guru di Kabupaten Simalungun.

Kemendikbud merekomendasikan untuk mengembalikan seluruh guru yang diberhentikan dan memberikan tunjangan sesuai dengan peraturan.

Kemendikbud melalui Dirjen Guru dan Tenaga Pendidik merekomendasikan Pemkab Simalungun untuk mempertimbangkan gelar S1 yang diperoleh setiap guru.

Pemerintah Kabupaten sjmalungun juga diminta untuk memberikan surat izin belajar dengan menyediakan beasiswa.

Pemerintah Kabupaten Simalungun wajib memberikan pelayanan pendidikan yang baik sesudai dengan peraturan.

Sebelumnya, Bupati JR Saragih memberhentikan 1.695 guru yang belum memiliki Sarjana S1. Pemkab Simalungun memberikan batasan hingga November 2019.***trb/mpc/bs




  • 0 komentar
  • Baca 87 kali