cache/resized/9a84fa7c035130d22fadbbf8666b577e.jpg
Medan(MedanPunya) Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Martuani Sormin meminta semua pihak mematuhi ...
cache/resized/2b2c034cf620b2a0f357c14287c0a073.jpg
Washington(MedanPunya) Otoritas Amerika Serikat (AS) resmi mendakwa Presiden Venezuela, Nicolas ...
cache/resized/de63f0d2a22d502cee5872cc2ecad34c.jpg
MedanPunya - Menyusul ponsel orang terkaya dunia, Jeff Bezos, diretas melalui file video yang ...

Pematangsiantar(MedanPunya) Sejumlah anggota DPRD Pematangsiantar ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) Corona atau COVID-19 sepulang kunjungan kerja (kunker) dari Bali. Namun, beredar video anggota Dewan yang protes gara-gara mereka diumumkan oleh Dinkes sebagai ODP Corona sehingga dijauhi warga. Bagaimana ceritanya?

Dalam video yang beredar, terlihat Ketua Komisi I DPRD Pematangsiantar Andika Prayogi protes terhadap Dinkes karena merasa hanya 27 anggota DPRD saja yang diumumkan sebagai ODP. Dia pun menilai pejabat di Dinkes Pematangsiantar tak mampu mengemban jabatannya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Pematangsiantar Boy Iskandar Warongan kemudian menjelaskan permasalahan yang terjadi. Dia mengatakan para anggota DPRD Pematangsintar bukan tak terima ditetapkan sebagai ODP Corona.

"Kita nggak pernah menolak status kita sebagai orang dalam pemantauan. Di RDP kemarin itu, kita nyatakan kita terima sebagai ODP karena ada aturan dari pusat. Bagi setiap warga yang berkunjung dari daerah yang ada COVID-19 itu harus jadi ODP dalam rangka mencegah. Untuk status kita ODP nggak ada masalah," ucap Boy, Sabtu (21/3).

Dia menilai yang dipermasalahkan mereka ialah Dinkes bicara ke publik seolah hanya 27 anggota DPRD saja yang menjadi ODP. Padahal, kata Boy, dalam RDP kemarin Dinkes mengatakan ada 49 ODP Corona di Pematangsiantar.

"Padahal di RDP kemarin kita tanya ada 49 ODP di Pematangsiantar, termasuk wali kota dan wakil yang baru pulang dari Jakarta dan ada masyarakat pulang dari luar negeri yang ada pandemi COVID-19. Tapi kenapa beritanya seolah-olah hanya kami dan kenapa langsung membuat penjelasan 27 anggota Dewan. Seolah-olah kayak menyebutkan kami. Itu yang jadi protes kita. Bukan status kita dan anjuran kita isolasi mandiri nggak ada masalah," tutur Boy.

"Kenapa harus kami saja yang diberitakan. Seolah-olah Dinkes ada publikasi tendensius ke kami harusnya mereka, kan ada prosedur yang ditetapkan Kemenkes mengenai publikasi COVID-19," sambungnya.

Boy sendiri termasuk satu dari 27 anggota DPRD yang ikut kunker ke Bali dan sudah kembali ke Pematangsiantar sekitar 10 hari lalu. Dia mengatakan semua anggota DPRD yang ikut kunker sudah diperiksa oleh tim dari puskesmas di dekat tempat tinggal masing-masing dn tak menunjukkan indikasi terjangkit virus Corona.

"Setelah dicek nggak ada kok, semua normal-normal saja," ucapnya.

Boy mengatakan Dinkes juga mengakui salah terkait penyampaian 27 anggota DPRD sebagai ODP. Dia juga mengatakan DPRD Pematangsiantar sudah meminta Dinkes membuat terobosan dibanding hanya memberi pernyataan.

"Saya merasa keberatan juga, saya tanya mengapa dan di situ Dinas Kesehatan mengakui salah dalam hal itu," ucap Boy.

"Kami minta buat terobosan, kayak di Surabaya buat hand sanitizer mandiri dibagikan di tempat umum. Kita minta juga Dinas Kesehatan begitu. Jangan hanya mengeluarkan statement saja," sambungnya.

Pihak Dinkes Pematangsiantar sendiri enggan memberi penjelasan terkait protes dari anggota DPRD tersebut. Hingga kemarin, ada 36 orang pasien dalam pengawasan (PDP) Corona di Sumut yang tersebar di 12 rumah sakit.***dtc/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 43 kali