cache/resized/568a86d8d8e289493dd92041cc167676.jpg
Doha(MedanPunya) FIFA secara resmi meluncurkan logo Piala Dunia 2022. Logo Piala Dunia yang akan ...
cache/resized/e7d56ad1eb9b6dc4f18b672b05a683f0.jpg
Bangkok(MedanPunya) Kerajaan Thailand dilaporkan merilis foto selir Raja Maha Vajiralongkorn dalam ...
cache/resized/f695b99f0277758dfe81e7b4284ae74e.jpg
Naples(MedanPunya) Dries Mertens tak menahan diri ketika ditanya soal keputusan Maurizio Sarri ...

London(MedanPunya) Warga Inggris hari ini menggunakan hak pilihnya untuk memutuskan siapa yang akan memimpin negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia itu. Pemilihan umum kali ini akan berlangsung ketat, bahkan disebut-sebut sebagai pemilu yang paling tak bisa diprediksi dalam beberapa dekade.

Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron dari Partai Konservatif dan pemimpin oposisi Partai Buruh, Ed Miliband terus bersaing ketat dalam berbagai polling selama berbulan-bulan ini. Hal ini mengindikasikan tak ada yang akan bisa meraih cukup banyak kursi untuk mencapai mayoritas suara di parlemen yang beranggotakan 650 orang.

"Ajang ini akan menjadi yang paling ketat yang pernah kita temui," ujar Miliband.

Sementara Cameron bersikeras bahwa hanya partainya yang akan bisa membentuk pemerintahan yang kuat dan stabil. "semua opsi lainnya akan berakhir dengan kekacauan," cetusnya pada Rabu, 6 Mei waktu setempat.

Selama kampanye, Konservatif menyatakan sebagai partai pemulihan ekonomi dan pekerjaan. Partai ini berjanji akan mengurangi pajak pendapatan bagi 30 juta orang, dan memangkas pembelanjaan untuk mengurangi defisit anggaran.

Sementara Partai Buruh berjanji akan mengurangi defisit setiap tahun dan menaikkan pajak pendapatan bagi warga yang berpendapatan tertinggi.

Sesuai sistem pemilu Inggris, untuk mampu memerintah dengan aman, sebuah partai harus mampu meraih mayoritas lebih 50 persen dari 650 kursi di House of Commons atau Majelis Rendah di parlemen.

Jika PM incumbent, Cameron tidak mampu meraih mayoritas, ia masih akan tetap bercokol di Downing Street, hingga tercapai kesepakatan politik.

"Pemerintah lama akan tetap memerintah hingga terbentuk pemerintah baru", ujar Menko Keuangan dan Ekonomi George Osborne.***dtc/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 840 kali