cache/resized/89223fafb7193a09af541cb2610486b2.jpg
Jakarta(MedanPunya) Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 ...
cache/resized/9e51edb2fb71b473d38ba9a7a712fc12.jpg
Washington(MedanPunya) Pemerintah Amerika Serikat tengah menyelidiki intensif apakah virus Corona ...
cache/resized/9a84fa7c035130d22fadbbf8666b577e.jpg
Medan(MedanPunya) Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Martuani Sormin meminta semua pihak mematuhi ...

Jakarta(MedanPunya.Com) Wakil Ketua Komisi XI DPR, Gus Irawan Pasaribu, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk turun tangan menyelamatkan Bank Sumatera Utara.

Hal itu, menyusul menurunnya kinerja Bank Sumatera Utara akibat kekosongan direksi selama lebih dari dua tahun lebih.

“NPL (non performing loan atau kredit bermasalah) sudah di atas lima persen, kinerjanya terus menurun. Dan kepengurusannya sudah tidak lengkap lebih dari 2,5 tahun. Apa mau dibuat lagi jadi empat tahun. Atau setelah bank ini benar-benar ambruk seperti Bank Century baru diselamatkan," kata Gus Irawan, Selasa (16/12).

Kekosongan direksi saat ini, menurut dia, menjadi penyebab kinerja Bank Sumut terus menurun, termasuk rasio NPL menyentuh level enam persen, atau melampaui batas psikologis ketentuan OJK, yakni di bawah lima persen.

Dia menjelaskan, kenaikan NPL berpengaruh besar terhadap perolehan laba dan mengurangi dividen yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemilik, yaitu pemerintah provinsi, kabupaten/kota, sehingga bagian masyarakat juga turun.

Politisi Partai Gerinda yang pernah 12 tahun menjadi direktur utama Bank Sumut ini menilai, kekosongan direksi, menjadi penyebab kekacauan kebijakan di Bank Sumut.

"Penyebab utamanya, proses pengisian direktur utama yang berlarut-larut. Padahal, ada waktu yang sangat panjang mencari direksi. Namun, tidak terwujud. Yang ada malah komisaris yang sudah berakhir masa jabatannya diperpanjang sampai tiga kali pada RUPSLB (rapat umum pemegang saham luar biasa),” jelas Gus.

Dia berharap, tidak ada lagi proses pembiaran oleh OJK, karena lembaga ini memiliki kewenangan yang sangat besar dalam undang-undang. "Kami akan evaluasi OJK kalau kewenangan besar itu tidak mereka gunakan," jelasnya.***vv/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 1190 kali