cache/resized/89223fafb7193a09af541cb2610486b2.jpg
Jakarta(MedanPunya) Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 ...
cache/resized/9e51edb2fb71b473d38ba9a7a712fc12.jpg
Washington(MedanPunya) Pemerintah Amerika Serikat tengah menyelidiki intensif apakah virus Corona ...
cache/resized/9a84fa7c035130d22fadbbf8666b577e.jpg
Medan(MedanPunya) Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Martuani Sormin meminta semua pihak mematuhi ...

Medan(MedanPunya) Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera menetapkan Harga Ecerah Tertinggi LPG 3kg sesuai ketentuan. Keputusan ini dilakukan setelah Komisi B melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Himpunan Pengusaha Swasta Nasional (Hiswana) Migas.

Pernyataan ini dikeluarkan langsung oleh Komisi B dikarenakan melihat adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Hiswana Migas. Hiswana Migas menetapkan harga diluar harga standar LPG 3kg yakni sebesar Rp14.000 dari penyalur agen ke pangkalan dan Rp16.000 dari pangkalan ke masyarakat.

“Ini merupakan suatu bentuk penyelahgunaan wewenang. Dalam hal ini Hiswana Migas sebagai penyedia LPG 3kg,” ungkap Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Ikrimah Hamidy yang juga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (14/1).

Sebelumnya, Pemprovsu juga belum menetapkan harga eceran tertinggi LPG 3 kg yang baru. Sehingga, banyak oknum yang bermain dan menetapkan sesuka hati harga eceran LPG 3kg di pasaran.

Untuk itu, Komisi B DPRD Sumut juga meminta dan mendesak Pemerintah Provinsi Sumut untuk menetapkan Tim Pengawas Distribusi LPG 3kg seiring ditetapkannya harga eceran tertinggi LPG 3kg. Hal ini untuk mencegah terjadinya kelangkaan gas LPG 3kg dimasyarakat.

“Kami semua sepakat agar Pemerintah Provinsi Sumut segera menindaklanjuti harga eceran tertinggi Elpiji 3 kg di masyarakat sekaligus membentuk Tim Pengawas Distribusi Elpiji 3 kg yang beredar di pasaran,” tambah Ikrimah.***wsp/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 1100 kali