cache/resized/89223fafb7193a09af541cb2610486b2.jpg
Jakarta(MedanPunya) Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 ...
cache/resized/9e51edb2fb71b473d38ba9a7a712fc12.jpg
Washington(MedanPunya) Pemerintah Amerika Serikat tengah menyelidiki intensif apakah virus Corona ...
cache/resized/9a84fa7c035130d22fadbbf8666b577e.jpg
Medan(MedanPunya) Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Martuani Sormin meminta semua pihak mematuhi ...

Jakarta(MedanPunya) Tahun ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penerimaan pajak yang tinggi yaitu nyaris Rp 1.300 triliun. Ini bukan persoalan mudah, karena bila dibagi selama 250 hari kerja maka pegawai pajak harus mengumpulkan Rp 5,2 triliun/hari.

"Ini target kita untuk mencapai Rp 1.300 triliun. Dengan berbagai upaya kita harus kumpulkan Rp 5,2 triliun/hari," ungkap Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Rabu (11/2).

Upaya tersebut, kata Mardiasmo, meliputi peningkatan kepatuhan dari wajib pajak, memperluas area objek pajak, serta mengenakan pajak baru untuk beberapa komponen. Bila efektif, diharapkan target pajak dapat terealisasi.

"Kita akan bekerja untuk mencapai itu. Tidak ada pilihan lain," tegasnya.

Di samping itu, dari pajak yang telah dikumpulkan, pemerintah harus memastikan bahwa uang tersebut digunakan untuk belanja yang produktif. Seperti pembangunan infrastruktur dasar dan membantu masyarakat miskin.

"Harus dipastikan itu digunakan untuk belanja yang sangat produktif," ujar Mardiasmo.

Mardiasmo menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini adalah 5,7%. Jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi 2014 yang sebesar 5,02%. Target yang sangat optimistis di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

"Kita tetap optimistis 5,7%. Karena pemerintah ini menganut sistem kerja, kerja, kerja," sebutnya.

Selain dorongan pemerintah, lanjut Mardiasmo, pertumbuhan ekonomi juga diharapkan disumbang dari investasi swasta.

"Dari beberapa riset, Indonesia masih menjadi pilihan utama untuk berinvestasi. Atau juga berada di posisi kedua setelah Tiongkok. Konsumsi masyarakat tetap dipertahankan dengan menjaga inflasi terkendali," tukasnya.***dtc/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 985 kali