cache/resized/82b6617f94ea680115c3ba247773a2d5.jpg
New York(MedanPunya) Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan kritikan kepada ...
cache/resized/d62aab24d5771b45119d776c93896d07.jpg
New York(MedanPunya) Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, dipenuhi gelak tawa ketika ...
cache/resized/76b9581d19f7a1774f274fcf0a44d676.jpg
MedanPunya - Putri Diana meninggal dunia dalam kecelakaan tragis yang terjadi di Paris pada tahun ...

Jakarta(MedanPunya) Penerbitan e-KTP domisili Medan milik cagub Sumut Djarot Saiful Hidayat yang terbilang cepat dipersoalkan sebagian pihak. PPP menyebut saat ini pemerintah memang meningkatkan layanan publiknya.

"Itu bagian dari peningkatan pelayanan publik dari Kemendagri dalam hal kependudukan," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Senin (11/6).

Pria yang akrab disapa Awiek itu menjelaskan proses perpindahan domisili hanya butuh waktu singkat. Sebab, data kependudukan yang tercantum dalam e-KTP saat ini berlaku secara nasional.

Dengan sistem tersebut, prosedur panjang perpindahan domisili bisa dipersingkat hingga hanya memakan waktu paling lama 14 hari kerja.

"Untuk pengurusan alamat, domisili itu butuh waktu paling lama 14 hari kerja, sangat simpel dari sebelumnya. Karena data kependudukan kita berlaku secara nasional. Yang bersifat statis adalah NIK, tanggal lahir, dan golongan darah. Sementara yang lain bisa berubah," jelas Awiek.

"Dengan peningkatan sistem tersebut, maka prosedurnya lebih mudah dan tidak lagi perlu harus isi formulir di desa dan kecamatan asal serta tak perlu melakukan perekaman ulang," imbuh anggota DPR yang duduk di Komisi II itu.

Namun dia menyebut tak tepat apabila masyarakat membandingkan diri dengan proses e-KTP Djarot. Alasannya, kondisi Dinas Dukcapil di tiap kabupaten/kota belum bisa disamakan.

"Adapun perbandingan dengan warga tidak selalu tepat karena kinerja dan kondisi dinas dukcapil di masing-masing kabupaten/kota tidak sama. Sementara dari pusat sudah dikirim blangko ke setiap daerah. Hanya, kadang di bawah terjadi 'permainan' oknum dalam pencetakan e-KTP. Bahkan temuan di lapangan ada penumpukan blangko e-KTP dan terjadi 'pungutan' oleh sejumlah oknum calo," sebut Awiek.

Soal e-KTP Medan milik cagub Sumut Djarot Saiful Hidayat ramai dibahas. Mendagri Tjahjo bahkan sampai angkat bicara untuk meluruskan isu-isu seputar penerbitan e-KTP itu.

"Hasil penelusuran kami terhadap history data yang bersangkutan (Djarot, red) dalam database kependudukan menunjukkan bahwa KTP-el Bapak Djarot Saiful Hidayat adalah KTP-el asli/sah, yang diterbitkan melalui prosedur yang benar," kata Tjahjo kepada wartawan, Minggu (10/6).

Hebohnya urusan e-KTP ini berawal dari foto Djarot yang menunjukkan dia sudah memiliki e-KTP Sumut. Lalu berkembang spekulasi soal penerbitan e-KTP itu, termasuk soal kecepatan penerbitannya.

Djarot sendiri sudah memberikan konfirmasi. Dia mengaku bingung penerbitan e-KTP domisili Medan miliknya dipersoalkan sebagian pihak. Padahal, Djarot menegaskan, dirinya tertib aturan terkait proses kepemilikan e-KTP Medan.

"Jadi saya kan patuh, disiplin, tertib aturan. Betul nggak? Lah kok pada kaget semua?" ucap Djarot.***dtc/mpc/bs

  • 0 komentar
  • Baca 923 kali